Proyek Infrastruktur yang tepat untuk Pengelolaan Dana Haji

Proyek infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat (dokumen pribadi)

Rencana pengelolaan dana haji untuk proyek infrastruktur di Tanah Air mulai menemukan titik cerah pada pengujung akhir tahun ini. Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yang di tunjuk mengelola dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp95,5 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) senilai Rp3 triliun. Tengah menyusun profil investasi dan risiko sebagai peta jalan investasi dana haji dalam proyek infrastruktur, yang mulai bisa dieksekusi pada tahun depan. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu terbitnya sejumlah regulasi seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum tata kelola lembaga tersebut. Sekaligus menunggu pengalihan dana kelolaan haji dari Kementerian Agama kepada BPKH yang baru dapat dilakukan setelah kedua beleid tersebut terbit.

“Berikan kami top 5 list proyek infrastruktur yang 100% operasional. Kami punya uang, tetapi tidak bisa digunakan kalau tidak sesuai mandat BPKH,” ujarnya dalam Focus Group Discussion bertajuk Pengelolaan Investasi Keuangan Haji, Rabu (06/12).

Ucapan itu dia sampaikan kepada para pemegang proyek infrastruktur yang hadir dalam kesempatan tersebut. Antara lain CEO Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto dan Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Donny Arsal.

Anggito menyatakan, investasi dana haji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan berdasarkan nilai manfaat dan asas syariah. Meskipun pengelolaannya jangka panjang, pihaknya mengaku setiap tahunnya harus menghasilkan keuntungan tetap atau fixed income. Saat ini, sekitar Rp65 triliun dana BPIH tersimpan dalam bentuk deposito, sedangkan Rp30,5 triliun sisanya diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Anggito menyebutkan pihaknya tengah menggodok sejumlah opsi investasi baru. Mulai dari rencana pembangunan sarana dan prasarana seperti hotel di Arab Saudi dengan menggandeng kontraktor nasional, investasi melalui instrumen syariah, hingga investasi langsung melalui ekuitas badan usaha infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Donny Arsal menilai arah investasi konvensional yang bersifat fixed income tahunan kurang cocok untuk proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Pasalnya, proyek seperti jalan tol masih memiliki beban pengembalian pinjaman perbankan pada awal masa operasi.Di sisi lain, arus kas jalan tol juga masih negatif karena volume kendaraan yang belum maksimal.

Oleh karena itu, dia merekomendasikan BPKH untuk menyusun arah investasi yang bersifat kombinasi atau multiple investment, yang memadukan imbal hasil tahunan dengan imbal hasil yang bersifat jangka panjang atau tahun jamak.

“Yang perlu didobrak adalah arahan investasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan investasi. Harus menentukan, game-nya fixed income atau equity?” ujarnya.

Pihaknya mengaku tengah mendorong pengelola dana jangka panjang seperti BPKH, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen untuk mengubah arahan investasi mereka dari bersifat tahunan menjadi tahun jamak. Pasalnya bila pengelola dana jangka panjang tak dapat mengubah arah investasinya, maka peluang tersebut akan diisi oleh investor asing.

Dia menerangkan, instrumen investasi seperti deposito, sukuk, memang menjanjikan imbal hasil yang tetap dan pasti setiap tahunnya. Sebaliknya, investasi langsung seperti ekuitas membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk pengembaliannya, tetapi secara keseluruhan menjanjikan untung yang jauh lebih besar.

“Puasanya hanya di tahun-tahun awal, setelah itu capital gain-nya jauh lebih besar dari fixed income, bisa 60% per tahun. Kita bisa rancang untuk buyback equity di tahun ketiga atau kelima masa operasi," ujarnya.

 (dokumen pribadi)

Dia menerangkan, Jasa Marga membutuhkan dana investasi hingga Rp100 triliun untuk membangun 18 ruas tol baru sepanjang 1.260 kilometer hingga 2019. Selain ruas baru, perseroan juga memiliki 13 ruas tol yang telah matang dan terbebas dari hutang perbankan, yang potensial dilakukan refinancing melalui berbagai skema, seperti sekuritisasi pendapatan, atau obligasi proyek yang telah dilakukan perseroan.

Sementara itu, CEO PINA Ekoputro Adijayanto memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik investasi dana haji, seperti pembangkit listrik yang telah memiliki kontrak jual beli, bandara udara operasional dengan skema limited concession scheme, dan jalan tol melalui sekuritisasi. Dia menambahkan, kombinasi proyek infrastruktur yang ditawarkan akan menyesuaikan dengan peta jalan yang tengah dirancang oleh BPKH.

“Untuk awal-awal, kita harus mengombinasikan proyek operasional, mungkin ada unsur fixed income dikombinasikan proyek yang lebih brownfield atau greendfield, artinya masih belum jadi tetapi bisa mendapatkan return yang besar di kemudian hari,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia dapat belajar pada Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang telah berdiri sejak 1963, dan menjadi acuan internasional untuk praktik terbaik pengelolaan dana haji di dunia. Berdasarkan laporan tahunan LTHM 2016, alokasi asetnya tersebar 46% di pasar modal, 23% fixed income, 20% instrumen keuangan lainnya, dan 11% properti.

Dengan profil investasi yang cukup agresif, total aset LTHM per 2016 berkisar Rp210 triliun, dengan rata-rata keuntungan bersih mencapai Rp9 triliun dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan aset rata-rata 11% per tahun. Dengan demikian, besaran keringanan yang diberikan dari LTHM yang wajib dibayarkan jemaah haji sebesar 47%.

Pertanyaannya, mampukah BPKH menduplikasi kesuksesan yang diraih LTHM? Tentu masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk membuktikannya. Namun paling tidak, langkah pertama telah diambil. Langkah awal yang menjadi ancang-ancang BPKH untuk siap berlari mengejar ketertinggalan, mulai tahun depan.