Strategi Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi & Sosial

Foto milik Kompas.com

Pernahkah kita berpikir mengapa ketimpangan sosial di negara kita ini masih tampak terjadi? Kira-kira apa saja yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan sosial tersebut? Bisa saja hal tersebut dikarenakan 2 faktor yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal biasanya terjadi dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Bisa disebabkan karena tingkat pendidikan yang kurang memadai dan budaya kemiskinan. Pengertian dari budaya kemiskinan adalah sikap yang mudah menyerah, pasrah terhadap keadaan, apatis dan tidak ada keyakinan akan masa depan yang baik.

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal biasanya berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Contohnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang menghambatnya. Misalnya saja, harga sekolah yang mahal membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. 

Ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi salah satu masalah yang membelit bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana langkah pemerintah mengurai problematika itu? Nah... Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah mengeluarkan 4 strategi sebagai bentuk intervensi untuk menjangkau langsung ke penduduk miskin yang berjumlah 40%. 

Strategi pertama : 

Mengurangi masalah ketimpangan dengan memperbaiki kondisi kesehatan anak usia lima tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Hal itu dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diselesaikan segera. 

Strategi kedua : 

Mengoptimalkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Karena masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data, pemerintah tengah menyusun basis data secara mendetail. .

Strategi ketiga : 

Pemerintah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Utamanya, melalui pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Ini krusial mengingat masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas keterampilan yang dimiliki pekerja. Dengan pendidikan vokasi, diharapkan tercipta link and match dalam mengatasi ketidaksesuaian itu. 

Strategi ke empat : 

Pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Hal itu diyakini mampu membuat dampak signifikan dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. 

Untuk mengatasi tantangan pelaksanaan strategi-strategi di atas, tentunya dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, selain pemerintah. Dukungan kalangan swasta dan partisipasi masyarakat luas wajib dipenuhi pula untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia. 

Foto milik website Bappenas

Dalam Forum Merdeka Barat 9 pada Jumat (8/9/2017), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah terus bekerja untuk mengurai berbagai permasalahan bangsa Indonesia.  

Menurut Bambang, peningkatan kualitas sumber daya manusia amat krusial untuk menunjang langkah Indonesia ke depannya, termasuk dalam menyambut bonus demografi. 

Untuk itu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebijakan penunjang. Sebut misalnya, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. Dengan begitu, peningkatan keterampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Harapannya, tak ada lagi tenaga terampil yang menganggur.